Pajak in Net

Informasi Perpajakan Indonesia

Tarif Pajak dan Cara Menghitung PPN & PPnBM

       
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
       
PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
       
Tarif PPN & PPnBM
       
1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
       
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
       
  - Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - Ekspor Jasa Kena Pajak.
       
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)
       
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)
       
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
       
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
       
1 Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
       
2 Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
       
3 Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
       
4 Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
       
5 Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.
       
  Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
       
  a Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
       
  b Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
       
  c Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
       
  d Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
       
    Atas Pemanfaaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
       
    Untuk penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop adalah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
       
  e Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
       
  f Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
       
  g Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
       
  h Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
       
  i Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
       
  j Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
       
       
Contoh Cara Menghitung PPN & PPnBM
       
1  PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00
  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
  = 10% x Rp25.000.000,00
  = Rp2.500.000,00
       
  PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”
       
2 PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp 20.000.000,00
  PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
  = 10% x Rp20.000.000,00
  = Rp2.00.000,00
       
  PPN sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”
       
3 Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp 15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  = 10% x Rp15.000.000,00
  = Rp 1.500.000,00
       
4 Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp 5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
  Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah :
       
  a Dasar Pengenaan Pajak Rp5.000.000,00
       
  b PPN
    = 10% x Rp5.000.000,00
    = Rp 500.000,00
       
  c PPnBM
    = 20% x Rp5.000.000,00
    = Rp 1.000.000,00
       
  Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%.
       
  Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp 1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
       
  Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
       
  d Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00
       
  e PPN
    = 10% x Rp50.000.000,00
    = Rp5.000.000,00
       
  f PPnBM
    = 35% x Rp50.000.000,00
    = Rp17.500.000,00
       
  PPN sebesar Rp 500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

 
Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN
       
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tidak dikenakan PPN, yaitu:
       
A Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN
       
  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
       
    a. Minyak mentah (crude oil);
       
    b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
       
    c. Panas bumi;
       
    d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
       
    e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
       
    f. Bijih besi, bijih timih, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
       
  2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu :
       
    a. Beras;
       
    b. Gabah;
       
    c. Jagung;
       
    d. Sagu;
       
    e. Kedelai;
       
    f. Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium;
       
    g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
       
    h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
       
    i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
       
    j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
       
    k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
       
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga atau katering.
       
  4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
       
B. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
       
  1. Jasa bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi:
       
    a. Jasa dokter umum, jasa dokter spesialis, jasa dokter gigi;
       
    b. Jasa dokter hewan;
       
    c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi,fisioterapi, ahli gigi;
       
    d. Jasa kebidanan, dan dukun bayi;
       
    e. Jasa paramedis, dan perawat; dan
       
    f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
       
    g. Jasa Psikolog dan psikiater; dan
       
    h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
       
  2. Jasa bidang pelayanan sosial, meliputi:
       
    a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
       
    b. Jasa pemadam kebakaran;
       
    c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
       
    d. Jasa lembaga rehabilitasi;
       
    e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman ,termasuk krematorium; dan
       
    f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
       
  3. Jasa bidang pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
       
  4. Jasa bidang keuangan, meliputi :
       
    a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
       
    b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
       
    c Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa :
       
      1) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
       
      2) Anjak piutang;
       
      3) Usaha kartu kredit; dan/atau
       
      4) Pembiayaan konsumen.
       
    d Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
       
    e Jasa penjaminan.
       
  5 Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
       
  6 Jasa keagamaan, meliputi :
       
    a Jasa pelayanan rumah ibadah;
       
    b Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
       
    c Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
       
    d Jasa lainnya di bidang keagamaan.
       
  7 Jasa pendidikan, meliputi :
       
    a Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional; dan
       
    b Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
       
  8 Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
       
  9 Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
       
  10 Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
       
  11 Jasa tenaga kerja, meliputi:
       
    a Jasa tenaga kerja;
       
    b Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
       
    c Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
       
  12 Jasa perhotelan, meliputi:
       
    a Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
       
    b Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
       
  13 Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
       
  14 Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
       
  15 Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
       
  16 Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
       
  17 Jasa boga atau katering
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | Leave a comment

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. Impor Barang Kena Pajak;
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
h Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha yang melakukan :
- Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Pengusaha Kecil
Pengusaha Kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.
Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Kewajiban Membayar Pajak Pertambahan Nilai

 

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai?
       
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap Pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam wilayah Indonesia dan setiap Impor Barang Kena Pajak.
       
Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam Undang Undang PPN. Misalnya barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya dan uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
       
Ada juga barang yang merupakan Barang Kena Pajak tetapi PPN-nya dibebaskan, misalnya buku pelajaran umum dan buku pelajaran agama dan barang-barang tertentunya.
       
Besarnya PPN yang harus dibayar adalah 10% dari harga jual.
       
Misalnya harga jual komputer Rp4.000.000,00
maka PPN-nya adalah 10% x Rp4.000.000,00 = Rp400.000,00
sehingga total harganya menjadi Rp4.400.00,00
       
Biasanya, barang yang dijual terdapat tulisan “harga barang sudah termasuk PPN”.
       
Siapa saja yang wajib membayar PPN?
       
Setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli Barang Kena Pajak atau mengimpor Barang Kena Pajak, diwajibkan membayar PPN.
       
Dimana kita sebaiknya membeli barang yang terutang PPN?
       
Belilah barang pada pengusaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah ditunjuk Kantor Pelayanan Pajak untuk memungut PPN.
       
Apakah membeli barang bajakan atau selundupan terutang PPN?
       
Penjual barang bajakan atau barang selundupan tidak membayar PPN. Dengan demikian orang pribadi atau badan usaha yang membeli barang bajakan atau barang selundupan sama dengan menghindari kewajiban membayar PPN yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang PPN.
       
Bagaimana kalau kita membeli barang bajakan atau barang selundupan?
       
Membeli barang bajakan atau barang selundupan berarti tidak membayar PPN.
       
Tidak membayar PPN berarti mengurangi jumlah penerimaan negara dan secara otomatis akan mengurangi biaya untuk membangun fasilitas umum, membantu rakyat miskin, membantu murid SD dan SMP Negeri melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan membantu peningkatan kesejahteraan rakyat serta biaya-biaya lainnya yang manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia.

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

VAT Refund For Tourist

 

Now your vacation in Indonesia is more enjoyable. The Indonesian government has provided a facility for tax refund if you purchase goods in any shop (retailer) with “Tax Refund for Tourists” logo.
       
Please feel free to visit any Indonesia shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo and enjoy your shopping time.
       
Pay Less and Get the Best
       
What is “the VAT Refund for Tourists”?
       
VAT Refund for Tourists is a facility given by the Indonesian government which allows tourists (foreign passport holders) to claim back Value Added Tax (VAT) on goods purchased in any store registered as a “VAT Refund for Tourists” participant.
       
Who is eligible for a VAT refund?
       
Any foreign passport holder who is:
       
- not an Indonesian citizen or not a Permanent Resident of Indonesia, who lives or stays in Indonesia no longer than 2 (two) months* since he/she arrived in Indonesia;
       
- not a member of an airline crew.
       
  * month = calendar month
       
How to claim VAT refund ?
       
Accompanied baggage (goods)
       
To be eligible for the VAT refund :
       
a. goods must be purchased from shop with “VAT Refund for Tourists” label across Indonesia by showing your passport, and you must have a valid tax invoice (a tax invoice at-tached with one payment receipt) from the shop.
       
b. goods which are excluded are as follows :
       
  - food, beverage, tobacco products;
       
  - guns and any explosive goods (materials);
       
  - any goods that are prohibited to be taken onto an aircraft
       
c. A minimum amount of Rp500,000 (five hundred thousand rupiah) of VAT in one valid tax invoice from a shop with the same purchasing date.
       
d. Goods are purchased within 1 (one) month before departing Indonesia.
       
e. Goods must be carried out of Indonesia as accompanied baggage overseas within 1(one) month of the date of purchase.
       
VAT refund payment options
       
VAT refund can be given in cash or by transfer payment.
       
a. Given in cash with Indonesian Rupiah (IDR) currency.
       
  VAT refund is given in cash only if the amount does not exceed Rp5,000,000 (five million rupiah);
       
b. Through transfer payment
       
  When the VAT refund is in excess of Rp5,000,000 (five million rupiah), the refund will be made by transfer. The passenger should provide bank account number, account name, address, bank routing number, designated bank for transfer and requested currency for the VAT refund. The transfer will be done within 1 (one) month of receipt of application for VAT refund.
       
Exceptional Circumstances
       
If the amount of VAT refund is more than Rp5,000,000 (five million rupiah), however, the passenger does not want to be refunded by transfer, then the amount of Rp5,000,000 (five million rupiah) will be refunded in cash and the balance of VAT is not refundable.
       
Claim Procedure
       
The VAT refund can only be claimed at the airport on the date of your departure and you must follow these steps:
       
Option # 1 : Claim VAT Refund before Check-In counter
       
1. Submit the application for VAT refund to the Directorate General of Taxes (DGT) officer at the airport;
       
2. Submit both copies of the original valid tax invoice (a tax invoice attached with one payment receipt);
       
3. Show passport, airline ticket and goods purchased;
       
4. Receive VAT refund in cash or through transfer to your bank account.
       
Option # 2 : Claim VAT Refund after Check-In counter
       
The same steps are applied for this option, however, instead of showing airline ticket you need to show your international boarding pass to the DGT officer.
       
This option is applied for the passenger who carries on his/her purchased goods as hand baggage. If the good are oversized or aviation security measures prevent you from taking your goods on board the aircraft, then you have to claim your VAT Refund at VAT Refund counter before Check-In counter as stated on option # 1.
       
Now your visit to Indonesia can be more enjoyable. The Indonesian government has provided a facility for tax refund if you purchase goods in any shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo.
       
Please feel free to visit any Indonesian shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo and enjoy your shopping time. Pay Less and Get the Best.
       
Attention
       
To help us provide you a better service, please ensure that you allow enough time to complete your VAT Re-fund claims procedure on the day of your departure.
       
Where are the VAT Refund counters located ?
       
VAT Refund counters are located before and after check-in counter in selected Indonesian international airport.
       
Currently VAT Refund counters are available at Soekarno-Hatta airport, Jakarta and Ngurah Rai airport, Bali.
       
Frequently Asked Questions
       
1. Can I apply for VAT Refund from any retailer in Indonesia?
       
  No, you can only apply for VAT Refund from retailer with “VAT Refund for Tourists”logo on it.
       
2. What if I stay for more than 2 (two) months in Indonesia? Am I eligible for the VAT refund?
       
  No, VAT refund can only be given to a tourist/foreign pass-port holder who lives or stays in Indonesia for a maximum of 2 (two) months from date of entry into Indonesia.
       
3. What if I buy goods from a retailer with “VAT Refund for Tourists” logo and those goods are shipped by carrier companies? Am I eligible for VAT refund?
       
  No, VAT refund can only be given to a tourist/foreign pass-port holder who carries on the goods as accompanied baggage overseas.
       
4. Is it possible to purchase goods with several payment receipt and be eligible for VAT refund facilities?
       
  Yes, as long as you have one valid tax invoice (a tax in-voice attached with one payment receipt) with a mini-mum VAT amount of Rp500,000 (five hundred thousand rupiah) from the same shop with the same purchasing date.
       
  Please ask the retailer to consolidate your purchases onto one payment receipt and one tax invoice totalling Rp500,000 or more.
       
5. How can I find out which shop (retailer) has been registered as a “VAT Refund for Tourists” participant?
       
  Please check the DGT website at http://www.pajak.go.id

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.