Pajak in Net

Informasi Perpajakan Indonesia

PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak Tertentu

 

       
Impor dan atau Penyerahan Barang dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan PPN
       
Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bertujuan untuk lebih menunjang keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha, dan meningkatkan daya saing, mendukung ketahanan nasional serta memperlancar pembengunan nasional.
       
Impor Barang yang Dibebaskan PPN
       
1. Alat utama sistem senjata, yang meliputi Kendaraan khusus/tempur, senjata, amunisi, pesawat terbang, alat berat, penjinak bahan peledak, perlengkapan tempur perorangan, radar, kapal, berikut suku cadangnya, yang dipergunakan untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, yang diimpor oleh PT. (PERSERO) PINDAD;
       
2. Vaksin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program imunisasi nasional yang diimpor oleh :
       
  a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
       
  b. Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
       
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
       
4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
       
5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional;
       
6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
       
7. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI; dan
       
8. Impor BKP tertentu yang mendapat fasilitas tidak dipungut Bea Masuk, Mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
       
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan PPN
       
1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
       
2. Alat utama sistem senjata, yang meliputi Kendaraan khusus/tempur, senjata, amunisi, pesawat terbang, alat berat, penjinak bahan peledak, perlengkapan tempur perorangan, radar, kapal, berikut suku cadangnya, yang dipergunakan untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, yang diimpor oleh PT. (PERSERO) PINDAD;
       
3. Vaksin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program imunisasi nasional yang diimpor oleh:
       
  a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
       
  b. Pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
       
4. Air bersih, yaitu air bersih yang belum siap untuk diminum yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui tangki air. Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah atau Swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan melalukan penyerahan air bersih. Tidak termasuk dalam pengertian Perusahaan air minum adalah perusahaan yang bidang usahanya bukan sebagai perusahaan air minum seperti Pengelola Kawasan Industri (Industrial Estate);
       
5. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt;
       
6. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
       
7. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
       
8. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
       
9. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
       
10. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
       
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan PPN
       
1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
       
  a. Jasa persewaan kapal;
       
  b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
       
  c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
       
2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
       
  a. Jasa persewaan pesawat udara;
       
  b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.
       
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
       
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
       
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana;
       
6. Jasa yang diterima oleh Departeman Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional;
       
7. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan Peralatan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
       
8. Jasa angkutan umum udara yang diserahkan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional kepada masyarakat di daerah tertentu yang tidak tersedia saranatransportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan
       
9. Jasa Penyediaan Jalan Tol
       
  Catatan :
       
  Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahkan, sedangkan PPN yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | , , | Leave a comment

PPN yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis

 

       
Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
       
Dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, selain itu dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, maka Pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. Pemberian fasilitas perpajakan ini hanya bersifat sementara.
       
Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan PPN
       
1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dimana impor tersebut :
       
  a. Diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak.
       
  b. Di impor oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut.
       
  c. Tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan;
       
  Catatan:
       
  Apabila pada butir (b) diatas ternyata tidak dipenuhi maka PPN yang telah dibebaskan tetap wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahkan, sedangkan PPN yang telah dibayarkan tidak dapat dikreditkan.
       
2. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
       
3. Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pertenakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran atau perikanan bari dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses labih lanjut;
       
4. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; dan
       
5. Bahan baku kerajinan perak dalam bentuk butiran (granule) atau batangan oleh perak.
       
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan PPN
       
1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dimana penyerahan tersebut :
       
  a. Diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut.
       
  b. Tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan ;
       
2. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
       
3. Barang hasil pertanian yaitu barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara :
       
  a. Dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;
  b. Dirajang;
  c. Diasinkan atau digarami;
  d. Dibekukan atau didinginkan;
  e. Dipecah;
  f. Dicuci atau disucihamakan;
  g. Direndam, direbus;
  h. Disayat, dikupas, dibelah;
  i. Diperam;
  j. Digaruk;
  k. Pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
  l. Dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan;
       
5. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
       
6. Unit Hunian Rusunami dengan ketentuan :
       
    a. Perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah, baik bersubsidi mapun tidak bersubsidi;
       
    b. Luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m2 dan tidak melebihi 36 m2;
       
    c. Harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp. 144.000.000;
       
    d. Diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki NPWP;
       
    e. Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; dan
       
    f. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.
       
7. Air bersih yang dialirkan melalui pipa termasuk air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air, oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta; dan
       
8. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt.
       
       
Pengkreditan Pajak Masukan
       
Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, tidak dapat dikreditkan.
       
Prosedur Pemberian Fasilitas
       
1. Barang Modal menggunakan SKB PPN dengan prosedur sebagai berikut :
       
  a. PKP wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar;
       
  b. Permohonan harus sudah diajukan sebelum impor dilakukan;
       
  c. Permohonan SKB PPN diajukan dengan melampirkan:
       
    - Fotokopi Kartu NPWP;
       
    - Fotokopi Surat Pengukuhan PKP;
       
    - Surat Kuasa Khusus bila diwakilkan dalam permohonan;
       
    - Dokumen impor berupa: Invoice, Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB), Dokumen Kontrak pembelian atau dokumen yang dipersamakan, Dokumen pembayaran berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
       
    - Penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan dari BKP.
       
2. Selain Barang Modal tidak menggunakan SKB PPN.
       
PPN Terlanjur Dipungut
       
Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dibayar oleh PKP yang mengimpor atau dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan maka :
       
a Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara;
       
b Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli, dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
       
c Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis oleh pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak, dapat diminta kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

       
Kegiatan Membangun Sendiri Yang DIkenakan PPN
       
Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila :
       
1. Kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, termasuk yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
       
2. Bangunan adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
       
  a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
       
  b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;
       
  c. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
       
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
       
1. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
       
2. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40 % (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
       
3. Termasuk dalam pengertian jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah juga jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa untuk kegiatan membangun sendiri tersebut.
       
Saat dan Tempat Pajak Terutang
       
1. Saat yang menentukan PPN terutang adalah saat mulai dibangunnya bangunan.
       
2. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
       
3. Tempat pajak terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
       
Penyetoran dan Pelaporan
       
1. PPN yang terutang sebesar 10 % x 40 % dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan pada setiap bulannya, harus disetorkan seluruhnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun sendiri ke Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
       
  Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh PKP, PPN yang tercantum dalam SSP tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, karena pembayaran PPN tersebut merupakan pembayaran PPN untuk kegiatan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersangkutan.
       
2. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut berada dengan mempergunakan SSP lembar ketiga bukti setoran PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
       
3. Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan.
       
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan
       
- Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut;
       
- Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

 

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

PPN atas Jasa Persewaan Ruangan

 
Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
       
Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi :
       
a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
       
b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
       
Jasa persewaan ruangan yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai selain jasa di bidang perhotelan antara lain :
       
a. Jasa persewaan ruangan untuk perkantoran;
       
b. Jasa persewaan ruangan untuk tempat usaha atau pertokoan;
       
c. Jasa persewaan ruangan untuk tempat tinggal, apartemen, flat;
       
d. Jasa persewaan ruangan untuk pertemuan (convention hall);
       
e. Dan lain-lain jasa persewaan ruangan sejenisnya.
       
Yang Perlu Dilakukan Oleh Pengusaha Jasa Persewaan Ruangan
       
Pengusaha Jasa Persewaan Ruangan selain di bidang perhotelan yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan jasa persewaan ruangan dengan nilai peredaran bruto lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), wajib :
       
- Mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
       
- Memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
       
Menghitung PPN Atas Jasa Sewa Ruangan
       
PPN yang terutang atas jasa persewaan ruangan dihitung dengan cara mengalikan Tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak.
       
Tarif PPN = 10%
       
Dasar Pengenaan Pajak atas jasa persewaan ruangan adalah sebagai berikut :
       
a. Dasar Pengenaan Pajak atas sewa ruangan adalah jumlah penggantian atau imbalan atau nilai sewa ruangan dalam keadaan kosong yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP yang menyewakan ruangan, tidak termasuk service charge.
       
  PPN yang terutang adalah : 10% x Jumlah Nilai Sewa
       
b. Dasar Pengenaan Pajak atas Service Charge adalah:
       
  i) Penggantian yakni sebesar nilai tagihan
       
  ii) jumlah service charge yang diminta oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyewakan ruangan.
       
  Service Charge, yaitu imbalan atas jasa yang menyebabkan ruangan yang disewa tersebut dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Service charge dapat terdiri dari biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan biaya administrasi.
       
  PPN yang terutang adalah 10% x Jumlah Service Charge.
       
Pengkreditan Pajak Masukan
   
a. Bagi PKP yang menyewakan ruangan dapat mengkreditkan PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas perolehan barang dan jasa untuk pengoperasian gedung atau ruangan yang disewakan.
       
b. Bagi Pihak yang menyewa ruangan :
       
  1. Apabila penyewa adalah PKP, maka PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan yang disewa merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sepanjang Faktur Pajaknya berupa Faktur Pajak Standar.
       
  2. Apabila ruangan yang disewa mempunyai fungsi ganda misalnya digunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal, maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebanding dengan ruangan yang digunakan untuk tempat usaha.
       
    Misalnya bangunan yang disewa terdiri dari tiga lantai, lantai satu digunakan untuk pertokoan, selebihnya digunakan untuk tempat tinggal, PPN (pajak Masukan) yang dapat diikreditkan adalah sebanding dengan luas ruangan (bangunan) yang digunakan untuk tempat usaha yaitu sepertiga dari jumlah PPN (Pajak Masukan) yang dibayar atas ruangan (bangunan) yang disewa tersebut.
       
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Persewaan Ruangan Dan Atau Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Pribadi
       
Atas penyerahan jasa persewaan ruangan dan atau rumah yang dilakukan oleh Orang Pribadi terutang Pajak Pertambahan nilai sepanjang memenuhi syarat kumulatif :
       
1. persewaan selain rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
       
  - Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:
       
    a. luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);
       
    b. harga jual tidak melebihi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
       
    c. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.
       
  - Rumah Susun Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan:
       
    a. harga jual untuk setiap hunian termasuk strata title tidak melebihi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
       
    b. luas bangunan untuk setiap hunian tidak melebihi 21 m2 (dua puluh satu meter persegi);
       
    c. pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun; dan
       
    d. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.
       
       
2. Orang Pribadi tersebut menyewakan ruangan dan atau rumah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik sebagai kegiatan usaha pokok maupun bukan sebagai kegiatan usaha pokok, selama satu tahun atau lebih;
       
3. Ruangan dan atau rumah yang disewakan berada di dalam Daerah Pabean; dan
       
4. Melebihi batasan Pengusaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

PPN Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Tertentu (Pedagang Kendaraan Bermotor Bekas dan Pedagang Emas)

 

     

Pengertian
       
- Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :
       
  a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
       
  b. penyerahan emas perhiasan secara eceran.
       
- Kendaraan Bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
       
- Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas;
       
- Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut;
       
- Harga Jual Emas Perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
       
- Kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi :
       
  a. membuat dan atau menjual emas perhiasan;
  b. membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan;
  c. menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual;
  d. jual beli emas perhiasan;
  e. jual beli emas perhiasan dengan batu permata;
  f. memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan;
  g. jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.
       
Kewajiban Pengkreditan Pajak Masukan
       
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
       
Yang Perlu Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
       
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan wajib membuat Faktur Pajak, memungut, dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, serta melaporkannya pada Surat Pemberitahuan Masa PPN.
       
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
       
Penyerahan Kendaraan Bekas oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas dan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan terutang PPN sebesar 10% dari peredaran usaha.
       
       
Penghitungan PPN Yang Terutang
       
Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
       
a. PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah 10% X Dasar Pengenaan Pajak;
       
b. Jumlah PPN yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
       
  i) 1% x jumlah seluruh penyerahan kendaran bermotor bekas;
       
  ii) 2% x jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan;
       
Pajak Masukan berkenaan dengan penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas dan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan;
       
Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.
       
Ketentuan Peralihan Kegiatan Usaha
       
Dalam hal pada suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu beralih usaha di luar Kegiatan Usaha Tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut :
       
- Pengusaha Kena Pajak dapat menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menggunakan :
       
  - Pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi pengusaha Kena Pajak yang memiliki peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); atau
       
  - Menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran
       
- Apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
       
- Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku di atas Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah),
       
- Terhitung sejak Masa Pajak saat Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.
       
       
Ketentuan atas Pengembalian Barang Kena Pajak
       
Dalam hal terjadi pengembalian (retur) Barang Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Pengusaha Kena Pajak yang dapat Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

 

       
Pengertian Pengusaha Kena Pajak yang dapat Menggunakan Pedoman Penghitungan Pajak Masukan
       
Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat :
       
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; dan
       
- Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak.
       
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
       
Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena pajak dikukuhkan paling lama :
       
- Pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, bagi PKP dengan jumlah peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku
       
- Pada Saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak.
       
Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan harus melaksanakan secara taat asas dalam 1 (satu) tahun buku, sepanjang peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
       
Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran mulai Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
       
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penghitungan pajak terutang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
       
Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
       
PKP yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut :
       
- Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang terutang PPN pada masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10 %.
       
- Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah :
       
  i. Untuk penyerahan BKP dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah 70% x Pajak Keluaran
       
  ii. Untuk penyerahan JKP dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah 60% x Pajak Keluaran
       
    Contoh :
       
    Nilai Peredaran Bruto BKP masa Juli 2010 (tidak termasuk PPN) = Rp40.000.000,-
    Pajak Keluaran                  10% x Rp40.000.000 = Rp4.000.000,-
    PM yang Dapat Dikreditkan 70% x Rp4.000.000 =Rp2.800.000,-  -
    PPN yang Terhutang = Rp1.200.000,-
       
    Catatan :
    PKP tidak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.
       
Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
       
1. Dalam hal PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan memilih beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Pengusaha Kena Pajak hanya diperbolehkan mulai menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya.
       
  PKP tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan paling lama pada batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
       
2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak tertentu dalam periode tahun buku yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, dan mengakibatkan peredaran usaha tahun buku yang bersangkutan menjadi lebih besar dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
       
  Kewajiban menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran berlaku mulai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi lebih besar dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
       
  Penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dilakukan dengan cara pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
       
3. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mulai menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan mulai Masa Pajak pertama tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

 

 

 

 

 

 

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPN dan PPnBM

 

       
Yang Wajib Membayar/Menyetor dan Melapor PPN/PPnBM
       
1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)
       
2 Pemungut PPN/PPnBM, adalah :
       
  - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
       
  - Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
       
  - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
       
Yang Wajib Disetor
       
1 Oleh PKP adalah :
       
  a PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran.
       
  b PPnBM yang dipungut oleh PKP Pabrikan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
       
  c PPN/PPnBM yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
       
2 Oleh Pemungut PPN/PPnBM adalah PPN/PPnBM yang dipungut oleh Pemungut PPN/ PPnBM.
       
 
Tempat Pembayaran/Penyetoran Pajak
       
1 Kantor Pos dan Giro
       
2 Bank Persepsi
       
       
Saat Pembayaran/Penyetoran PPN/PPnBM
       
1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
       
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
       
3. PPN/PPnBM atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
       
4. PPN/PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh:
       
  a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
       
  b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN / PPnBM atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
       
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
       
       
Saat Pelaporan PPN/PPnBM
       
1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
       
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
       
3. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan :
       
  a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
       
  b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
       
4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
       
Sarana Pembayaran/Penyetoran Pajak
       
1. Untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.
       
2. Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN/ PPn BM yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Tata Cara Penggantian dan Pembetulan Faktur Pajak

       
Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang
       
Atas Faktur Pajak yang hilang dapat dilakukan penggantian dengan cara sebagai berikut:
       
a. PKP Penjual atau Pemberi JKP
       
  1 Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan;
       
  2 Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
       
    Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
       
    - Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak.
       
    - Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
       
  3 Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
       
  4 Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Keluaran.
       
b PKP Pembeli atau Penerima JKP.
       
       
Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Yang Rusak Atau Cacat Atau Salah Dalam Pengisian Atau Salah Dalam Penulisan
       
1 Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
       
2 Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
       
3 Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
       
4 Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.
       
5 Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual.
       
 
Faktur Pajak Standar yang diganti :
Kode dan Nomor Seri : ………………………
Tanggal : ………………………

 

       
6 Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
       
7 Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :
       
  a Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
       
  b Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
       
8 Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
       
       
Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
       
1 Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
       
2 Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
       
3 Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
       
4 Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
       
5 Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
       
6 Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPnBM
       

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Faktur Pajak, Faktur Pajak Gabungan, dan Dokumen Tertentu yang Ditetapkan sebagai Faktur Pajak

     

Faktur Pajak
       
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
       
Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
       
- penyerahan Barang Kena Pajak;
       
- penyerahan Jasa Kena Pajak;
       
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
       
- ekspor Jasa Kena Pajak.
       
Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak Gabungan.
       
Saat Pembuatan Faktur Pajak
       
Faktur Pajak harus dibuat pada :
       
- saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
       
- saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
       
- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
       
- saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
       
Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
       
Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
       
Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak
       
Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
       
a. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :
       
  1 Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
  2 Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  3 Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4 PPN yang dipungut;
  5 PPnBM yang dipungut;
  6 Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7 Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
       
b Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
       
  1. Kode Faktur Pajak terdiri dari :
       
    - 2 (dua) digit Kode Transaksi;
       
    - 1 (satu) digit Kode Status; dan
       
    - 3 (tiga) digit Kode Cabang.
       
  2. Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari :
       
    - 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
       
    - 8 (delapan) digit Nomor Urut.
       
c. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
       
d. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu :
       
  - Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
       
  - Lembar ke-2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.
       
  Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.
       
e. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat;
       
f. Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan cara
       
  1. Dibuat lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang sama,ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar Faktur Pajak terakhir; atau
       
  2. Dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
       
g. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak Standar.
       
h. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan pada huruf a di atas dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak.
       
i. Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti.
       
Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
       
Dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak paling sedikit harus memuat:
       
a Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
       
b Nama pembeli BKP atau penerima JKP;
       
c Jumlah satuan barang apabila ada;
       
d Dasar Pengenaan Pajak; dan
       
e Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.
       
Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :
       
a Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
       
b Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
       
c Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
       
d Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
       
e Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
       
f Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
       
g Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
       
h Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
       
i Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
       
j Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.
       
Larangan Membuat Faktur Pajak
       
Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.
       
Sanksi
       
PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak apabila tidak membuat Faktur Pajak, tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, dan melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Tarif Pajak dan Cara Menghitung PPN & PPnBM

       
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
       
PPN dan PPnBM yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
       
Tarif PPN & PPnBM
       
1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
       
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
       
  - Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
  - Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan
  - Ekspor Jasa Kena Pajak.
       
3. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)
       
4. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)
       
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
       
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
       
1 Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
       
2 Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
       
3 Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
       
4 Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
       
5 Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.
       
  Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :
       
  a Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
       
  b Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
       
  c Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
       
  d Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
       
    Atas Pemanfaaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
       
    Untuk penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop adalah berupa uang yang ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per copy Film Cerita Impor.
       
  e Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
       
  f Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
       
  g Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
       
  h Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
       
  i Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
       
  j Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
       
       
Contoh Cara Menghitung PPN & PPnBM
       
1  PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00
  Pajak Pertambahan Nilai yang terutang
  = 10% x Rp25.000.000,00
  = Rp2.500.000,00
       
  PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”
       
2 PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp 20.000.000,00
  PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
  = 10% x Rp20.000.000,00
  = Rp2.00.000,00
       
  PPN sebesar Rp 2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”
       
3 Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp 15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  = 10% x Rp15.000.000,00
  = Rp 1.500.000,00
       
4 Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp 5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM misalnya dengan tarif 20%.
  Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah :
       
  a Dasar Pengenaan Pajak Rp5.000.000,00
       
  b PPN
    = 10% x Rp5.000.000,00
    = Rp 500.000,00
       
  c PPnBM
    = 20% x Rp5.000.000,00
    = Rp 1.000.000,00
       
  Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif misalnya 35%.
       
  Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp 1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya.
       
  Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
       
  d Dasar Pengenaan Pajak = Rp50.000.000,00
       
  e PPN
    = 10% x Rp50.000.000,00
    = Rp5.000.000,00
       
  f PPnBM
    = 35% x Rp50.000.000,00
    = Rp17.500.000,00
       
  PPN sebesar Rp 500.000,00 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000,00 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aviantara.wordpress.com aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

 

January 1, 2012 Posted by | PPN | | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.